REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Semua unsur Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus kompak menangkal upaya kooptasi oleh pihak tertentu. Peringatan itu disampaikan tegas anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan HAM, Bambang Soesatyo, dari Fraksi Partai Golkar.

"Selain itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus selalu waspada dan patuh pada etika, karena akan muncul banyak perangkap yang bisa direkayasa untuk memperlemah posisi setiap figur Pimpinan KPK," katanya di Jakarta, Senin (30/1).

Bambang mengingatkan, semua unsur Pimpinan KPK jangan sampai terperangkap oleh kepentingan politik. "Independensi KPK harus selalu terjaga, karena independensi menjadi faktor kunci yang menentukan baik-buruknya kinerja KPK periode sekarang," katanya.

Ia mengatakan jika salah satu unsur Pimpinan KPK terperangkap oleh kepentingan politik, bisa dipastikan lembaga ini kehilangan independensinya.

"KPK pun akan kehilangan efektivitasnya, karena akan lebih disibukkan persoalan internal, yakni bertarung di dalam untuk menjaga dan melindungi kepentingan," ujarnya.

Kondisi ini, menurut dia, sangat memprihatinkan. Ia menuturkan bagaimana berbagai pihak, pekan lalu, sempat menggunjingkan disharmoni yang terjadi pada jajaran Pimpinan KPK.

Hal itu, lanjutnya, tak perlu terjadi jika semua unsur Pimpinan KPK konsisten menjaga soliditas dan independensi institusi.

"Realitas politik saat ini, memang menempatkan KPK di posisi serba sulit. Akan selalu ada upaya memperlemah fungsi dan tugas KPK melalui jalur politik kekuasaan," ungkapnya.

Namun, demikian Bambang Soesatyo, realitas seperti itu harus ditanggapi sebagai tantangan. "Dan, untuk bisa merespons tantangan berat itu, semua unsur KPK harus patuh pada nuraninya masing-masing," katanya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika