REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dewan Pertimbangan Partai Demokrat dikabarkan telah melakukan rapat yang agenda utama terkait pergantiaan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Sebanyak empat nama pun telah disiapkan.
Namun, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Marzuki Alie menyanggah mengenai adanya rapat khusus dewan pertimbangan yang membahas mengenai pengganti Anas. "Yang ada, kami rapat rutin yang terjadwal secara bulanan. Tidak ada agenda yang menyebutkan persoalan-persoalan teknis," jelas dia, di Jakarta, Senin (30/1).
Ia pun meminta untuk mengkonfirmasi ke Sekretaris Dewan Pembina, Andi Mallarangeng yang menjadi pengundang termasuk mengatur agenda rapat. "Tidak ada agenda yang demikian (rapat mengganti Anas-red)," kata Ketua DPR tersebut.
Sebelumnya anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ajeng Ratna Suminar mengungkapkan, partainya telah menyiapkan empat nama untuk menggantikan Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum. Dari empat nama itu, ada yang berasal dari internal partai, tapi ada juga dari luar partai demokrat.
"Orang luar itu berasal dari menteri tapi bukan kader partai. Dari luar partai tapi dia pro ke Demokrat. Kan bisa ditebak sendiri," ungkap Ajeng di gedung DPR, Jakarta, Senin (30/1).
Ajeng menceritakan, pengusulan nama-nama itu dilakukan pada 23 Januari 2012 lalu pukul 13.00 WIB bertepatan dengan perayaan Imlek di Kemayoran, Jakarta. Saat itu, lanjut Ajeng, rapat penentuan nama-nama dipimpin langsung Wakil Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie dan diikuti lebih dari 20 anggota dewan pembina.
Anas, kata dia, tidak dilibatkan dan tidak dilaporkan mengenai adanya rapat tersebut. Sehari setelahnya, baru dibawa ke rapat dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya di Cikeas. Setelah dilaporkan, Ajeng menambahkan, SBY hanya mengatakan akan memikirkan usulan-usulan tersebut.
Mengenai mekanisme pengangkatan ketua umum dari luar partai, dijelaskan Ajeng, boleh-boleh saja sebagai upaya penyelamatan partai. AD/ART partai pun memungkinkan untuk melakukan itu.
"Hanya definitif. Apa bagusnya dari orang dalam? Nanti malah berebut. Biar tidak berebutan, makanya justru ada bagusnya, jadi netral," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika