REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rencana pembelian 100 main battle tank (MBT) Leopard 2A6 oleh Mabes TNI AD melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan penolakan dari koaliasi lembaga swadaya masyarakat (LSM). Gabungan LSM yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) menolak rencana pembelian tank Leopard dari Belanda tersebut.
Para LSM ini terdiri Impasial, Elsam, Ridep Institute, KontraS, dan IDSPS.
Juru bicara AMS sekaligus Direktur Program Imparsial, Al Araf mengatakan pembelian tank tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan. Serta, tank Leopard tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur yang tersedia di Indonesia.
Ini lantaran belum tersedianya jembatan yang mampu dilewati barisan tank yang masing-masing beratnya 62 ton lebih. Belum lagi kualitas jalan yang diragukan mampu menopang barisan tank berat itu. "Dari pertimbangan ini, maka pengadaan tank Leopard terlalu dipaksakan, karena tidak sesuai logika," kata Araf di Jakarta, Jumat (27/1).
Dia mengkritik, pada 30 Januari hingga 2 Februari mendatang, tim dari TNI AD, bertolak menuju Belanda untuk membicarakan lebih lanjut dengan pemerintah Belanda. Dalam lawatan itu, tim dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo.
Menurut Araf, tidak bisa dipungkiri Indonesia membutuhkan kekuatan bersenjata yang memadai untuk menjaga kedaulatan wilayah negeri ini. Namun, pengadaan armada tempur hanyalah kelanjutan dari kebijakan dan strategi pertahanan, doktrin, kapasitas dukungan anggaran, mempertimbangkan kondisi geografis, serta perubahan lingkungan strategis.
Karena itu, imbuhnya, tidak pas kalau alasan pemerintah berniat membeli 100 tank Leopard hanya karena Indonesia tidak punya, sementara negara tetangga sudah punya. Analogi ini dikritiknya tidak tepat karena semestinya pemerintah membeli armada persenjataan dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pertahanan, dukungan infrastruktur serta kondisi geografis.
Rencana penempatan 100 MBT di Jakarta dan Surabaya juga patut dipertanyakan. Araf menyebut, doktrin perang kavaleri adalah tank melawan tank sama saja pemerintah memprediksi akan ada perang kota ataupun invasi dari negara lain kepada Indonesia.
"Atau tank ini sengaja ditempatkan dan akan dikeluarkan jika ada demo besar-besaran seperti yang dilakukan pemerintahan Soeharto di akhir Orde Baru," sindir Araf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika