REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono dituding membiarkan masalah-masalah bangsa. Hal itu dapat dillihat dari tidak ditindaknya orang-orang yang melanggar hukum. Salah satunya adalah kasus bentrokan di Tanjung Priuk yang menyebabkan korban jiwa beberapa orang.

Demikian disampaikan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK dalam Silaturahim Tokoh Bangsa di Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Kamis (19/1). Terkait pembiaran kasus tersebut, lanjut dia, maka berdampak pada kepatuhan sosial yang tak lagi ditaati rakyat, yang membuat penegakan hukum tidak jalan.

"Kita kehilangan keteladanan dan timbul ketidakpatuhan masyarakat akibat persoalan kepemimpinan," kata JK yang juga mantan ketua umum Partai Golkar ini.

Hadir dalam acara itu Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tanjung, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, dan belasan tokoh lintas agama.

Menurut JK, negara autopilot tidak selalu buruk meski berjalan sendiri, sebab kadangkala rakyatnya tidak perlu dipimpin. Meski begitu, harapan rakyat kalau tidak dipenuhi pemimpin bisa menimbulkan kemarahan. "Kita bersyukur negara seperti ini, namun lebih baik kalau negara ini lebih baik," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika