REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau proses pengadaan 100 unit Main Battle Tank 'Leopard'.
"Kita sudah ada kerja sama dengan KPK dan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan sudah berjalan baik," katanya, usai beramah-tamah dengan para pimpinan media massa di Jakarta, Selasa (17/1) malam.
Purnomo menjelaskan dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan ada sistem pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Tertinggi Kemhan yang dipimpin Wakil Menteri Pertahanan dan Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa yang dipimpin Irjen.
"Khusus proses pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, jadi sistem pengawasan, pencegahan, penyimpangan pengadaan barang dan jasa sudah berjalan baik," katanya.
Hal senada dilontarkan Irjen Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Gunadi yang mengatakan pihaknya ingin BPK dan KPK masuk dalam Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa.
"Namun aturannya kan tidak memperbolehkan seperti itu, namun kita sudah ada kerja sama dengan kedua instansi tersebut. Kerja sama itulah yang menjadi saluran positif antara Kemhan, BPK dan KPK," ungkapnya.
Jadi, tambah Gunadi, silakan saja jika KPK atau BPK ingin bertanya segala sesuatu tentang proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan termasuk dalam pengadaan 100 unit Main Battle Tank 'Leopard'.
TNI AD akan melengkapi sistem pertahanan dengan memborong arsenal dari lima pabrik di Eropa dan Amerika. Peralatan yang akan dibeli dengan dana APBN 2011 sebesar Rp14 triliun itu dipastikan produk baru.
Alutsista yang akan dibeli tersebut, antara lain, Leopard 2A6 yang berbobot 62 ton yang juga dipakai Angkatan Darat Kerajaan Belanda.
Indonesia akan membeli 100 unit tank yang sudah dipakai di 15 negara itu dengan harga per unit 280 juta dollar AS; namun dengan serangkaian negosiasi berkurang jauh menjadi 100 juta dolar Amerika Serikat per unit. TNI AD juga akan membeli multiple launch rocket system untuk kekuatan 2,5 batalyon.
Untuk meriam 155 buatan Perancis dan helikopter serang darat AH-64 Apache buatan Boeing, Amerika Serikat, TNI-AD juga mendapatkan harga khusus yang relatif murah. Khusus untuk delapan helikopter, Amerika Serikat memberikan diskon lima juta dollar AS sehingga harganya turun menjadi 25 juta dollar AS.
Terkait pengadaan sejumlah alutsista tersebut, sebelumnya Indonesia Police Watch mengingatkan agar dilakukan pengawasan ketat agar dalam proses pengadaannya tidak terjadi "permainan", korupsi, atau gratifikasi antarpihak terkait atau dengan perusahaan produsen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika