REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pasca-renovasi ruang Bandan Anggaran (Banggar) DPR yang menelan biaya hingga Rp 20,3 miliar, wacana pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Nining Indra Saleh terus bergulir. Namun, pergantian tersebut dinilai bukan merupakan langkah yang mudah.
Alasannya, menurut Wakil Ketua DPR, Pramono Anung karena menyangkut lembaga tinggi negara dan juga pangkatnya yang eselon 1A. "Itu bukan persoalan gampang. Bahwa ada peringatan, itu sudah dikonsultasikan Ketua DPR kepada pimpinan DPR lainnya," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/1).
Saat ini, lanjutnya, pimpinan DPR pun sedang mempelajari untuk memberikan rekomendasi pemecatan sekjen. Jika kemudian memang ditemukan kesalahan, maka pemecatan akan menjadi pertimbangan utama. "Kalau ada permainan di BURT dan banggar, maka tidak adil adil kalau sekjen bertanggung jawab," tambah Pramono.
Menurutnya, harus ada introspeksi dari DPR secara kelembagaan. Termasuk Banggar, Setjen, dan BURT. Yaitu, dengan melakukan perubahan mendasar mengenai pengelolaan anggaran. Terlebih, yang terkait dengan BURT. Sering terjadi, ucapnya, pengajuan anggaran tidak terbaca oleh pimpinan BURT karena tertumpuk.
Politisi PDI Perjuangan tersebut pun meminta, agar setiap isu sensitif maka pimpinan lain, selain ketua DPR, juga harus mengetahui. Terutama hal-hal yang memakan biaya cukup dan perhatian publik yang besar. Jadi, ujarnya, jika ada pertanyaan dari publik pimpinan DPR bisa menjawab.
Salah satu mekanisme yang diusulkan Pramono antara lain ada pemisahan pembahasan dari BURT. Jika pembahasan itu terkait dana besar dan isu sensitif, maka pimpinan DPR lain harus diberi tahu.
"Saya mencurigai dan mencoba menelusuri lebih lanjut. Jangan-jangan karena kesibukan, banyak laporan BURT itu yang ketua BURT tidak tahu. Sebagai ketua DPR pasti sibuk sekali dan tidak dibaca detilnya. Sehingga muncul sisipan atau pengusulan-pengusulan yang secara substansial ketua BURT tidak tahu," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
