Jumat 13 Jan 2012 00:13 WIB

Aktivis: Demokrat Tidak Berpihak Pada Rakyat

Rep: Bilal Ramadhan / Red: Ramdhan Muhaimin
 Demonstran dari Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/1).
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Demonstran dari Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Sebanyak 34 anggota DPR dari berbagai fraksi memberikan tanda tangan dukungan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) agraria. Namun dari sejumlah anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan, tidak ada satu pun dari Fraksi Demokrat.

"Iya, tidak ada dari Demokrat. Ini menandakan Demokrat memang tidak pernah berpihak kepada rakyat," kata Fikri Alamsyah, salah satu demonstran yang melakukan negosiasi kepada DPR, Kamis (12/1).

Fikri menjelaskan Fraksi Partai Demokrat tampaknya ingin melokalisir permasalahan kasus tanah hanya di tingkat panja tanpa mau menyelesaikan di tingkat lebih besar seperti pansus. Padahal menurutnya permasalahan agraria perlu dilakukan di tingkat pansus karena menyangkut berbagai kementerian.

Masalahnya adanya ego antar sektoral kementerian yang membuat masalah agraria tidak terselesaikan. "Perlu penyelesaian secara makro, sedangkan ego sektoral masih besar jadi tidak bisa terselesaikan," tegas aktivis yang sedang menempuh pendidikan S3 di Antropologi Universitas Indonesia ini.

Beberapa anggota DPR yang memberikan tanda tangan dukungan, seperti Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDI Perjuangan, Akbar Faisal (F-Hanura), Eddy Prabowo (Partai Gerindra), dan Authon Sihombing (F-PG)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement