REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Kehormatan (BK) DPR RI akan segera mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, M Djufri, yang sudah divonis empat tahun penjara oleh pengadilan Tipikor.
"Vonis terhadap Djufri, artinya sudah ada unsur untuk diberhentikan sementara. Kita sedang proses dan begitu kita (BK) mendapat salinan putusannya," kata Ketua BK DPR RI M Prakosa.
Ia menambahkan, untuk pemberhentian tetap sebagai anggota DPR RI, belum bisa dilakukan terhadap mantan Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat itu. "Bisa saja Jufri mengajukan banding ke Mahkamah Agung, dan sebelum ada putusan yang inkracht, kita belum bisa memberhentikan Djufri secara tetap," kata politisi PDIP itu,
Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Mantan Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Djufri, empat tahun penjara serta denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.
Anggota Komisi II DPR RI itu melakukan tindak pidana korupsi penggelembungan dana pembelian lahan tanah sejumlah proyek di Kota Bukittinggi. Kasus itu terjadi pada 2007 saat Djufri menjabat sebagai Wali Kota Bukittinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
