REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan memberikan klarifikasinya atas tudingan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini Peter o'Neil. Perdana Menteri O'Neil menilai pesawat TNI telah mengintimidasi jet yang mengangkut Wakil PM Papua Nugini dan pejabat-pejabat pemerintah senior yang baru kembali dari Malaysia pada November lalu.

"Jika ada masalah tentu akan dilakukan klarifikasi pada waktunya, itu merupakan sesuatu yang normal," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, Jumat (6/1).

Insiden pesawat tersebut perlu dilihat secara jernih. Menurut Faiza, TNI memang memiliki tugas untuk berpatroli mengamankan wilayah kedaulatan negara Indonesia. Suatu hal wajar jika kemudian petugas meminta dokumen kelengkapan kapal-kapal atau pesawat asing yang masuk.

Namun, kata Faiza, agar lebih jelasnya pemerintah akan mencari informasi selengkap-lengkapnya mengenai insiden itu. Akan ada proses penelusuran lebih lanjut sebelum memutuskan sikap yang harus diambil.

Dalam laman berita radio australia PM Papua Nugini, Peter o'Neil marah kepada pemerintah Indonesia lantaran insiden penerbangan pada November 2011 lalu.

Dua pesawat militer Indonesia nyaris bertabrakan dengan sebuah jet yang mengangkut Wakil PM Papua Nugini dan pejabat-pejabat pemerintah senior yang baru kembali dari Malaysia. Pemerintah Papua Nugini memberikan waktu 48 jam kepada Indonesia untuk menjelaskan persoalan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika