REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Untuk meningkatkan tingkat kehadiran anggotanya, DPR RI berencana untuk menggunakan mesin absensi finger print (sidik jari). Awalnya, proyek ini diperkirakan menelan anggaran hingga RP 4 Miliar. Mendapat kritik, anggaran itu turun menjadi Rp 3,7 miliar.

"Memang waktu itu sesuai vendor. Vendor yang pertama sesuai Rp 4 Miliar. Lalu turun lagi ada vendor yang lain, jadi Rp 3,7 Miliar. Lebih murah. Nanti kita umumkan semua. Dan itu juga menunggu putusan. Kalau tidak jadi, yah, tidak jadi," kata Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR, Soemitro.

Mengenai perkiraan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, pengadaan mesin finger print tak lebih dari Rp 400 juta. Mengenai hal ini, Soemitro mengatakan, proyek ini menggunakan sistem dan ada software yang membuatnya jadi mahal. Termasuk, CCTV dan sistem aplikasi yang diinginkan.

"Kalau hanya finger print tidak sampai segitu (Rp 3,7 miliar). Finger print itu kalau dari vendor ada yang Rp 9,5 juta dan ada yang Rp 5,5 juta. Itu finger print-nya saja," tambah dia.

Rinciannya, kata Soemitro, untuk pintu masuk ruang sidang paripurna, maka dibutuhkan 16 alat. Delapan alat untuk masuk, dan delapan untuk keluar. Mengenai pelaksanaan proyek, lanjut dia, sesuai edaran Menteri Keuangan, maka paling lambat semua kegiatan diumumkan 16 Januari 2012.

Selain itu, DPR RI juga tengah melakukan pembangunan lahan parkir sepeda motor. Untuk proyek ini, anggarannya mencapai tiga miliar rupiah. Nantinya, bangunan itu akan terdiri dari dua lantai dengan kapasitas sepeda motor mencapai 800 unit. "Nama perusahaan kontraktornya, Baitul Rahmad Jaya," papar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika