REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Dukungan terhadap sistem proporsional tertutup semakin menguat di DPR. Saat ini, PDIP, PKS, PKB, Gerindra, dan PPP, mendukung sistem tersebut. Jumlah suara dari semua fraksi ini mencapai 242 suara. Sedangkan pendukung proporsional terbuka adalah Demokrat, PAN, dan Hanura. Gabungan ketiga fraksi itu mencapai 211 suara.
Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan pihaknya tidak akan berhenti untuk menyuarakan sistem proporsional tertutup. Fraksi yang belum menyetujui sistem ini akan terus didekati agar mau memperbaiki sistem Pemilu dan kualitas anggota dewan kedepan.
“Kita harus menyadari bahwa sistem proporsional terbuka menyisakan segudang permasalahan,” jelasnya, saat dihubungi, Jumat (30/12). Gratifikasi dan korupsi yang selama ini melibatkan wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah disebabkan sistem Pemilu yang tidak lagi memunculkan semangat kolektifisme.
Caleg terjun sendiri dalam bursa Pemilu tanpa adanya kendali maksimal dari Parpol. Ada biaya besar untuk menyukseskan seorang wakil rakyat yang \tak bisa dikendalikan. Potensi money politik tak terkendali. Uang dari pemodal mengucur dengan mudah. Ketika terpilih, Caleg harus membalas hutang budi itu kepada pemodal, bukan kepada rakyat.
Caleg lebih cenderung bekerja sendiri pada saat itu. Ketika terpilih, kekuatan Parpol tidak lagi bisa mengontrol anggotanya di DPR, DPRD, dan DPD. Partai kesulitan mengendalikan kerja kedewanan pada saat berjuang atas nama fraksi rakyat. “Tidak adalagi rasa terikat dengan program perjuangan partai. Yang ada hanya individualisme,” paparnya.
Muzani berharap sistem tertutup semakin mendekatkan Caleg kepada rakyat. Sistem ini dinilainya sebagai sistem yang lebih mengembalikan hak memilih kepada rakyat dengan kontrol. “Jadi tidak seenaknya, karena lebih terawasi,” sergah Muzani.
Pihaknya akan terus melobi fraksi lain agar mau menyepakati sistem proporsional tertutup. Fraksi PAN, Hanura, Demokrat, dan Golkar, dinilainya perlu menyepakati sistem ini agar kualitas anggota dewan kedepan lebih baik.
“Saya minta perdebatan di dalam pansus harus terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” imbuhnya. Hal ini menurutnya bertujuan untuk lebih memberikan pemahaman kepada fraksi lain agar mau menerapkan sistem tertutup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika