REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polri mengevaluasi keberadaan aparat Brigadir Mobil (Brimob) yang berada di daerah konflik tanah.

"Kalau di Mesuji melibatkan Brimob bahkan diduga TNI juga terlibat. Tindakan mereka itu terkesan berpihak pada pada perusahaan. Masyarakat yang sudah turun-temurun di sana diusir oleh parat atas nama perusahaan," ungkap Ridha Saleh, komisioner Komnas HAM, Kamis (15/12).

Ridha mengungkapkan, data Komnas HAM memperlihatkan bahwa aparat Brimob yang ditempatkan di daerah konflik tanah cenderung berpihak kepada perusahaan. Mereka cenderung brutal dan lebih mengutamakan tindakan represif ketimbang dialogis.

Bahkan mereka cenderung brutal dengan melakukan penembakan terhadap warga tanpa pandang bulu. "Kita punya data dari tahun 2008 tapi belum dihitung berapa yang meninggal, berapa yang dikriminalisasi, dan berapa yang ditembak," kata Ridha Saleh.

Ridha Saleh mengatakan, Komnas HAM telah melakukan investigasi terhadap dua kasus sengketa lahan di Mesuji, Tulang Bawang, Lampung dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan sejak April lalu.

Terkait konflik lahan tersebut, Komnas HAM sudah merekomendasi pemerintah daerah  untuk menyelesaikan konflik lahan dan meminta aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum. "Sayangnya rekomendasi tersebut hanya dibaca doang dan tidak ada tindakan dari pemerintah," kata Ridha Saleh, Kamis (15/12).

Menurut Ridha, perlu ada evaluasi terhadap penanganan konflik tanah yang melibatkan aparat TNI dan Polri. Selain itu, perlu juga evaluasi penempatan aparat Brimob di komplek pertanahan. "Komnas HAM juga sudah meminta Brimob untuk ditarik di setiap daerah konflik tanah sejak November lalu. Tapi ternyata tidak ditarik," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika