REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG - Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Batara Hutagalung, menyatakan kasus pembantaian oleh pemerintah belanda di masa lalu bukan hanya terjadi di Rawagede. Melainkan, hampir serempak di sejumlah daerah. Seperti, di Sulawesi Selatan. Akan tetapi, yang mendapat perhatian baru Rawagede.

Minimnya perhatian publik terhadap kejahatan perang di masa lampau, katanya, akibat kurangnya perhatian pemerintah RI. Saat mengurusi tuntutan Rawagede, pihaknya harus bekerja sendiri. Termasuk juga dari segi biaya.

"Tidak sepeser pun kami memakai uang negara. Biaya yang kami peroleh dari sumbangan para dermawan," ujarnya.

Bahkan, saking tidak adanya perhatian dari pemerintah, tak sekalipun parlemen Indonesia membahas mengenai pembantaian Rawagede ini. Kondisi berbeda justru terlihat di Parlemen Belanda. Lebih dari tiga kali, kasus Rawagede jadi agenda pembahasan utama parlemen.

Dalam kesempatan yang sama, Pengacara Kasus Rawagede Pemerintahan Belanda, Liesbeth Zegveld, mengatakan, Rawagede merupakan salah satu desa yang telah menang di pengadilan Belanda dengan meyakinkan pada 14 September 2011 lalu. Kasus ini sangat penting. Karena, dengan munculnya kasus ini perwakilan dari Belanda bersedia datang. Bahkan, meminta maaf secara langsung.

"Kami mohon maaf atas kejadian di masa lalu," ujar Liesbeth.

Ikuti Whatsapp Channel Republika