REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menghendaki koalisi yang bersifat permanen dan dilakukan sebelum pemilihan presiden 2014. Namun, usulan itu dianggap tidak menjadi solusi permasalahan koalisi yang ada saat ini.
Pengamat politik UGM, Sigit Pamungkas, mengatakan ide Ical itu harus lebih diperjelas. Apakah mengusulkan koalisi sebelum pemilihan presiden (pilpres) atau sebelum pemilihan legislatif (pileg). "Kalau sebelum pilpres 2014, apa bedanya dengan koalisi yang berjalan saat ini. Di 2009 pun koalisi terjadi sebelum pilpres," kata Sigit saat dihubungi, Kamis (8/12).
Artinya, usulan Ical itu tak ada bedanya dengan koalisi yang selama ini berjalan. Menurutnya, yang dibutuhkan dalam koalisi adalah solusi. “Problem koalisi kita, koalisi tidak pernah transparan,” jelas Sigit.
Hal ini beda dengan negara-negara lain yang sudah mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan para partai peserta koalisi. Contohnya, mengenai agenda koalisi yang sudah disepakati. Termasuk code of conduct-nya (aturan main). Jangan sampai kesepakatan yang sudah diambil partai koalisi diingkari di kemudian hari.
Terkait keyakinan Ical untuk memenangkan Pilpes 2014, Sigit melihatnya sebagai mimpi yang terlalu tinggi. “Terlalu berat bagi Ical untuk bisa memenangkan Pilpres 2014, mimpinya ketinggian,” sindirnya.
Hal ini bisa dilihat dari indikator pendahulunya, yakni Jusuf Kalla yang memiliki prestasi dan reputasi menjulang, tetapi tersangkut dengan perolehan suara yang minim. Sedangkan Ical, lanjutnya, tidak memiliki kedua hal itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
