REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meminta KPK menelusuri rekening pegawai negeri sipil (PNS) yang mencurigakan serta memprosesnya sesuai prosedur untuk memberikan efek jera.

"Kalau PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan) menemukan adanya rekening milik PNS berusia muda yang melampaui kewajaran, pasti ada yang tidak wajar diterimanya," kata Pramono Anung, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, KPK hendaknya segera menelusuri dan menindaklanjuti temuan tersebut, jangan dibiarkan hanya menjadi wacana tanpa tindak lanjut. Jika benar ada penerimaan yang tidak wajar dan terindikasi korupsi, kata dia, hendaknya diproses sesuai prosedur untuk memberikan efek jera. "Temuan ini tidak bisa dibiarkan, karena bisa menular ke PNS lainnya," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, kalau sudah ada temuan, penelusuran rekening tidak hanya kepada PNS berusia muda, tetapi semua PNS yang memiliki rekening mencurigakan.

Keberadaan PPATK, kata dia, salah satu tugasnya adalah melacak rekening-rekening yang dinilai mencurigakan.

"Temuan PPATK ini harus ditindaklanjuti, karena kalau dibiarkan akan menguap seperti banyak kasus lainnya," katanya. Menurut dia, temuan PPATK mengenai rekening mencurigakan ini belum ada tindakan hukum hingga saat ini.

Pramono pada kesempatan itu juga mengingatkan anggota Komisi III DPR RI agar mendorong KPK menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

Daripada meramaikan hal yang tiak substansial, kata dia, lebih baik mendorong untuk menindaklanjuti temuan PPATK agar bisa memberikan efek jera. "Kalau PNS berusia muda saja ditemukan memiliki rekening miliaran rupiah, bagaimana PNS yang sudah tidak muda," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika