REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur mendukung sentralisasi pendidikan, karena desentralisasi pendidikan mendorong terjadinya politisasi pendidikan oleh penguasa daerah.

"Proses sentralisasi di kelembagaan pendidikan juga membuat tingkat pemerataan kesejahteraan guru juga terjadi ketimpangan antardaerah," kata Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumardi di Surabaya, Sabtu.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mengkaji ulang aturan perundang-undangan tentang otonomi daerah, terutama proses otonomi terkait bidang pendidikan. "Pendidikan harus dikembalikan dan dikendalikan oleh pusat lagi, seperti halnya urusan agama, keuangan, hukum, dan pertahanan," ucapnya.

Dengan kebijakan sentralisasi akan memberikan peluang lebih kepada pemerintah untuk menata kembali bidang pendidikan secara nasional. Berbeda halnya ketika mekanisme desentralisasi diberlakukan, katanya.

Menurut dia, praktik desentralisasi dalam masalah pendidikan di sejumlah daerah sarat dengan "permainan" dan dipermainkan oleh penguasa daerah.

"Hal paling mudah dan sederhana adalah penempatan seorang pimpinan di lembaga pendidikan di daerah yang tidak sesuai dengan kualifikasi penguasaan bidang, sehingga kepala dinas pendidikan menjadi sangat jauh dari karier dan penguasaan bidang pendidikan," tuturnya.

Namun, ia mengharapkan proses sentralisasi yang ada juga dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. "Tahap awal bisa dimulai dari kebijakan sentralisasi di tingkat perguruan tinggi. Nantinya juga berlanjut ke jenjang SMA dan SMP hingga sekolah dasar," tukasnya.

Ia menambahkan PGRI sangat mendukung proses sentralisasi pendidikan demi kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan secara nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika