REPUBLIKA.CO.ID, AMBON--Maluku membutuhkan sistem keamanan lingkungan untuk menghalau gangguan keamanan. Demikian kata Staf Ahli Kasad Brigjen TNI John Pelupessy.
"Kalau sistem keamanan dan ketahanan lingkungan kita kuat, maka tidak mungkin masyarakat bisa dengan mudah diadu domba," katanya kepada wartawan, usai pertemuan dengan sejumlah latupati (raja negeri/kepala desa/lurah) di Ambon, Senin malam.
Brigjen John Pelupessy mengatakan maraknya pesan singkat (sms) provokatif, juga beberapa kasus teror bom yang terjadi beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa ada yang menginginkan masyarakat tak hidup aman.
"Kalau ada warga yang gerak geriknya mencurigakan, misalnya, segera laporkan ke aparat keamanan, jangan dibiarkan sampai dia bisa bertindak. Sistem lapor 1 x 24 jam bagi pendatang baru harus dilakukan, rt dan rw kalau perlu proaktif memperhatikan pendatang baru di daerahnya masing masing," kata dia.
Pelupessy mengingatkan, upaya-upaya untuk menimbulkan kerusuhan di kota Ambon seperti terjadi pada 11 September mengancam pertumbuhan ekonomi, membiarkan masyarakat Maluku tetap hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan.
"Kalau keamanan di Maluku terus terganggu, dapat dipastikan tidak akan ada investor yang berani masuk untuk berbisnis di daerah ini. Akibatnya jelas, ekonomi Maluku berjalan di tempat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
