REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi brutal karena disusupi politik. Ormas dijadikan alat penggerak untuk mensukseskan calon bupati atau gubernur tertentu di sebuah daerah.
"Ini sering terjadi," ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Erna Ratna Ningsih, saat dihubungi, Kamis (10/11). "Politisi melirik Ormas karena memiliki basis massa. Ormas kemudian diminta untuk mendukung dan mengajak masyarakat lainnya untuk memilih calon tertentu dalam sebuah pemilihan kepala daerah."
Erna mengatakan, jika calon yang digandeng Ormas itu gagal, maka muncullah aksi brutal. Kelompok massa dikerahkan untuk melakukan demonstrasi brutal dengan merusak fasilitas umum. "Tindakan seperti ini bukannya ditindak, tetapi justru dibiarkan aparat," jelasnya.
Tindakan brutal seperti itu, lanjut Erna, dilakukan oleh sekelompok massa yang jumlahnya mulai ratusan hingga ribuan orang. Masyarakat yang ada di sekitar lokasi pengrusakan tidak bisa berbuat apa-apa. "Bahkan aparat pun diam, ada juga yang lari, karena jumlah mereka kalah banyak dengan jumlah massa kelompok brutal," ujarnya.
Menurut Erna, ada beberapa ciri Ormas seperti ini. Pertama, dibentuk secara tiba-tiba dan tidak membawa bendera Ormas yang berbadan hukum. Ada juga Ormas berbadan hukum yang langsung terlibat dalam pengrusakan.
Ormas seperti itu biasanya mengakar di suatu kelompok masyarakat. Ketua Ormas tersebut membawa kepentingan politik kelompok tertentu untuk melakukan tekanan, bahkan diskriminasi. Kepentingan politik kemudian dihargai dengan sejumlah uang untuk biaya aksi.
Anggota Ormas seperti itu terdiri dari orang-orang berpendidikan rendah. Mereka berasal dari kalangan tukang ojek atau buruh yang membutuhkan penghasilan tambahan. "Mereka nekat melakukan aksi itu untuk mendapatkan uang di luar penghasilan yang tak menentu," papar Erna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
