REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Nurhayati Ali Assegaf menyesalkan keterlibatan elit-elit politik Partai Aceh di balik aksi demonstrasi menolak Pilkada Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Padahal, ujar Nurhayati kepada pers di Jakarta,  otonomi khusus yang diberikan kepada NAD seharusnya bisa menjadi pintu masuk jalannya demokrasi di negeri Serambi Mekah itu.

Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini mendesak elite Partai Aceh untuk memberikan ruang tumbuhnya demokrasi di NAD dengan memberikan ruang calon independen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon independen yang dibolehkan maju dalam Pilkada Gubernur Aceh 2011. "Sebagai parpol terbesar di NAD, seharusnya elite Partai Aceh tidak berlindung di balik UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) dan MoU Helsinki dengan menolak hadirnya calon independen," ujarnya.

Untuk itu, katanya, pemerintah harus tegas dengan tidak membiarkan aksi demonstrasi penolakan terhadap calon gubernur independen berlarut-larut. Nurhayati juga meminta seluruh pihak terkait untuk turun langsung menyelesaikan persoalan tersebut. "Ini kan masa demokrasi yang seharusnya tidak boleh lagi terjadi penolakan seperti itu. Apalagi, putusan MK jelas memberikan ruang untuk calon independen. Jadi, apa yang harus diributkan? Karenanya, DPRD setempat yang mesti turun tangan mengatasi masalah ini. Ini tidak boleh terjadi," katanya.

Lebih jauh Nurhayati mengatakan, aksi demonstrasi penolakan terhadap calon gubernur independen sebenarnya masih jauh untuk disimpulkan sebagai tindakan makar. Namun, semua pihak harus mewaspadai semua kemungkinan ke arah itu dengan mengedepankan keutuhan NKRI. "Jangan sampai polemik Pilkada NAD memunculkan benih-benih separatis jenis baru," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika