REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Polemik tentang pengumpulan suara untuk menjadikan Pulau Komodo salah satu dari New 7 Wonder terus bergulir di dunia maya.

Pengacara Sapta Nirwanda, Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Todung Mulya Lubis mengatakan pengumpulan suara itu di luar dari upaya pemerintah. Dikatakan Todung, posisi pemerintah tetap pada pendirian yakni tidak ikut proses koordinasi voting untuk Pulau Komodo.

“Alasannya, yayasan New 7 Wonder bukan yayasan yang kredible,” katanya saat dihubungi Republika, Senin (31/10). Ia menjelaskan pihaknya pernah dimintai bantuan hukum oleh pemerintah dalam pencalonan Pulau Komodo seabgai salah satu finalis New 7 Wonder.

Waktu itu, Indonesia diminta untuk menjadi tuan rumah untuk pengumuman New 7 Wonder dengan ancaman akan mencabut pencalonan Pulau Komodo dari daftar finalis. Tetapi, Indonesia tidak bersedia menjadi tuan rumah karena diharuskan membayar sejumlah uang kepada yayasan tersebut.

“Tapi yayasan itu mengkondisikan tuan rumah agar menyediakan dan 45 juta dolar AS. Indonesia tidak mau membayar karena tidak ada dana APBN untuk itu,” katanya. Pemerintah pun sempat meminta agar yayasan itu tidak mengaitkan keberadaan Pulau Komodo sebagai finalis dengan keharusan untuk menjadi tuan rumah pengumuman New 7 Wonder.

Yayasan tersebut, lanjut dia, memang tidak mencoret keberadaan Pulau Komodo sebagai finalis. Tetapi, mereka mencoret nama Indonesia sebagai salah satu negara yang mendaftarkan kekayaaannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika