REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsyi, menilai dua tahun pemerintahan SBY-Boediono tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

Terlebih bila dilihat dari indikator penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. “Saya melihat capaiannya masih memble. Banyak tunggakan kasus-kasus kakap yang tak tuntas. Misalnya persoalan Century, mafia pajak, Nazaruddin, hingga mafia pemilu,” katanya, Kamis (20/10).

Bahkan ia melihat, rakyat banyak yang mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi presiden. Apalagi menteri-menteri yang banyak disebut diduga tersandung persoalan korupsi tidak tersentuh. “Mereka masih sakti, tidak kena reshuffle,” katanya.

Tak hanya dari segi pemberantasan korupsi, pemerintah juga belum berbuat banyak untuk sektor ekonomi. Pemerintah dan dunia usaha berjalan sendiri-sendiri. Untuk perombakan kabinet sektor ekonomi pun tidak ada sentimen positif atau negatif dari pasar.

Padahal, banyak pos yang pimpinannya berubah seperti Kementerian Perdagangan, ESDM, BUMN, dan Pariwisata. “Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah belum dirasakan bersentuhan dengan dunia usaha,” kata Alhabsyi.

Segi keamanan dan pertahanan pun masih karut-marut. Anggota Komisi III DPR ini beranggapan cukup banyak catatan para periode pemerintahan kali ini yang bersinggungan dengan masalah tersebut.

Misalnya persoalan pencaplokan wilayah Kalimantan oleh Malaysia, bahaya terorisme yang terus berlanjut, hingga konflik SARA yang kembali meletus di beberapa daerah. “Hal tersebut menunjukkan kemampuan ketahanan nasional yang masih rendah, serta belum adanya jaminan keamanan yang bisa diberikan secara maksimal,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika