REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agus Purnomo menyatakan, setidaknya ada dua orang anggota Dewan Syuro yang dipastikan menginginkan partainya keluar dari koalisi. Ini merespon langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni (SBY) yang mengurangi jatah kursi menteri PKS di kabinet.

Pasalnya, lanjut dia, kesepakatan empat kursi menteri untuk PKS telah diatur di kontrak politik dengan SBY. Pengurangan tersebut sama artinya dengan pelanggaran kontrak politik yang telah disepakati kedua belah pihak.

Memang dua orang masih terbilang sedikit dari keseluruhan Majelis Syuro yang berjumlah 99 anggota.

''Sekurang-kurangnya ada dua orang yang sudah ketahuan (sikap keluar koalisi-red). Saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi sudah pasti sikapnya,'' katanya.

Manurutnya, keputusan sikap akan ditentukan di Majelis Syuro yang akan digelar November mendatang.

''Tergantung kepentingannya. Kalau misalnya mau diajukan ya bisa. Saya anggota majelis syuro bisa usul juga hari ini. Tapi kan ada urusan akomodasi dan macam-macam,'' tambahnya.

Selain opsi keluar koalisi, katanya, ada juga pandangan yang mengatakan kalau PKS berada di point of no return. Maksudnya, ada upaya antisipasi kalau presiden dan wapres mangkat bersamaan yang menurut undang-undang, presiden dan capres yang baru hanya bisa diajukan oleh partai yang mengusung.

''Itu perlu diantisipasi, jadi mempersiapkan kondisi paling buruk itu,''lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika