REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, menilai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi kursi menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semata-mata bukan hanya bentuk tantangan terbuka kepada PKS untuk menentukan sikapnya di koalisi. Keputusan SBY juga merupakan bentuk hukuman kepada PKS yang selama ini dikenal sering mengkritik kebijakan pemerintah kendati berada dalam barisan koalisi.

''PKS dinilai tidak bisa menjaga soliditas para kadernya, terutama yang duduk di parlemen, untuk bersikap sejalan dengan barisan partai koalisi,'' kata Iberamsjah kepada Republika, Selasa (18/10).

Karena itu, Iberamsjah melanjutkan, komposisi kabinet pascaperombakan merupakan momentum emas bagi PKS untuk mempertaruhkan harga diri partai. Apakah PKS berani berbuat konsisten atas ucapannya selama ini yang menyatakan akan keluar koalisi jika empat menterinya terkena perombakan.  “Ini sekarang tinggal keputusan PKS, berani tidak mundur dari koalisi?” kata Iberamsjah.

Presiden Yudhoyono sudah mengumumkan komposisi baru Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hasil perombakan (reshuffle), Selasa (18/10) malam. Ada dua kursi menteri porsi partai politik yang dikurangi, masing-masing dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai Demokrat melepas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang selama ini diduduki Darwin Zahedy Saleh dan menggantikannya dengan Jero Wacik yang sebelumnya menjabat Menteri Pariwisata. Sementara, PKS harus kehilangan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata yang posisinya diisi Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika