REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih tersandera kompromi politik dalam melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet. SBY masih tetap memasang menteri dengan wakil-wakil dari partai politik.
"Saya kecewa terhadap menteri-menteri asal partai seperti Muhaimin Iskandar (Menakertrans) dan Surya Dharma Ali (Menag) masih tetap menjabat. Ini menunjukkan bahwa Presiden Yudhoyono lebih mementingkan posisinya ketimbang profesionalitas kinerja menteri-menterinya untuk melayani rakyat," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, menanggapi pengumuman reshuffle pada Selasa (18/10) malam.
Poengky juga mengkritisi susunan baru Kabinet Indonesia Bersatu II hasil reshuffle. Mari Elka Pangestu, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dinilai tidak cocok menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Begitu pula Rektor Universitas Cenderawasih, Berth Kambuaya, tidak pantas menjadi Menteri Lingkungan Hidup yang sebelumnya dijabat oleh Gusti Muhammad Hatta yang bergeser menjadi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).
"Kambuaya merupakan ekonom, bukan ahli lingkungan hidup. Presiden SBY memaksakan diri dengan mengutak-atik susunan kabinet dan terkesan memaksa," kata Poengky.
Terkait jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat ini dijabat oleh Letjen TNI Marciano Norman menggantikan Jenderal Pol (purn) Sutanto, kata dia, Marciano harus pensiun dini dari militer (TNI) karena BIN merupakan institusi sipil.
"Sebetulnya penempatan Sutanto sebagai Kepala BIN cukup bagus. Sangat disayangkan bila tradisi pimpinan militer dihidupkan kembali di BIN," paparnya.
Mengenai Amir Syamsudin dan Denny Indrayana yang menjabat sebagai Menkumham dan wakilnya dari Partai Demokrat, ia berharap mereka bisa bekerja profesional. "Jangan sampai hanya membela kepentingan Demokrat saja, khususnya terkait hukum dan hak asasi manusia," tuturnya.
Adanya penambahan wakil menteri, ia menambahkan, hal itu merupakan pemborosan dan "akrobatik" Presiden SBY untuk menutup ketidakprofesionalan menteri. "Lagi-lagi Presiden SBY memunculkan masalah baru, bukan malah menyelesaikan masalah. Ujung-ujungnya rakyatlah yang dirugikan," demikian Poengky Indarti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika