REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Jelang reshuffle kabinet, jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu sorotan. Sosok pemimpinnya yang selama ini diisi oleh pihak eksternal kementerian tersebut dinilai tak mampu mendongkrak kinerja.
"Hasilnya kurang maksimal karena pihak eksternal kementerian membutuhkan waktu adaptasi yang cukup untuk mengurus masalah di BUMN," ujar Direktur Eksekutif Institute of Risk Studies, Hery Haryanto Azumi, Ahad (16/10).
Terkait itu, ia menyarankan Presiden SBY mempertimbangkan untuk mengangkat pejabat internal Kemenneg BUMN pada level deputi untuk mengganti Mustafa Abubakar yang menderita sakit jantung.
Alasan kedua, menurutnya, krisis global yang telah melanda zona dollar dan zona euro akan berdampak terhadap perekonomian global. BUMN sebagai lokomotif perekonomian nasional harus tetap solid untuk melalui masa-masa sulit ini.
Pertimbangan selanjutnya terkait tradisi kementerian BUMN. Hingga kini, belum ada satupun menterinya yang berasal dari orang dalam. Selama itu, terbukti usia pengabdian mereka tidak pernah selesai penuh satu periode. Mulai dari Pak Tanri Abeng, Rozi Munir, Laksamana Sukardi, Sugiharto, Sofyan Jalil hingga Mustofa Abubakar.
“Presiden SBY pasti mengambil pelajaran yang berharga dari proses selama ini. Jika pada akhirnya Menteri Negara BUMN tetap diambil dari kalangan eksternal, ada resiko-resiko yang akan dihadapi,"cetus Hery. Resiko tersebut dinilainya juga bakal menjadi ajang pertaruhan seluruh portofolio pemerintahan SBY-Boediono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
