REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Isu berkurangnya jatah Menteri Partai Keadilan Sejahtera ((PKS) dalam kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua semakian kuat. Ini setelah Presiden memberikan satu catatan khusus buat partai tersebut.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengatakan pengecualian harus diberikan pada salah satu anggota koalisi yang sepertinya sekarang sedang bertemu di antara mereka untuk menentukan posisi akhir. Partai itu yakni Partai Keadilan Sejahtera. "Saya kira PKS," ujarnya, di Cikeas, Bogor, Jumat (14/10).

Harus diakui, mereka juga memiliki satu posisi yang secara internal juga mendapatkan dukungan dan itu tradisi yang harus dihormati. Untuk itu biarlah Partai itu memutuskan pada waktunya nanti. "Presiden pasti juga akan diberitahu oleh mereka pada akhirnya," jelasnya.

Menurut Daniel, Presiden tidak pernah menampikkan partai koalisi. Justru, dengan dukungan penuh dan kerja sama anggota koalisi perubahan itu dilakukan. Hanya saja, Presiden memiliki seluruh kekuasaan dan kewenangan untuk membuat keputusannya sendiri dalam penyusunan kabinet.

"Tidak ada problem dari semua partai selain satu partai yang saya kira masih membutuhkan waktu untuk mengambil posisi terakhir terhadap kewenangan istimewa atas kabinet itu," jelasnya.

Daniel menampik ada kesepakatan khusus yang membuat Presiden tersandera dalam melakukan reshuffle. Pasalnya, presiden punya hak khusus untuk merombak, menggeser atau mengganti menteri-menterinya. "Kata deal tidak kami pakai," katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika