REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengingatkan agar jangan sampai ada oknum TNI yang bermain di balik permasalahan batas Wilayah Indonesia dan Malaysia. Jika sampai terjadi, maka oknum tersebut harus dihukum seberat-beratnya, karena dianggap mengkhianati bangsa sendiri.

"Saya berharap tidak ada yang bermain," ungkapnya, di DPR, Selasa (11/10). Jika terbukti ada, maka menurutnya, hal ini akan mencoreng kredibilitas TNI sebagai penjaga kedaulatan negara.

Kinerja TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI pun sangat dipertanyakan. Karena selama ini, tugas mereka hanyalah menjaga pertahanan negara. "Masyarakat yang mengetahui adanya keterlibatan TNI dapat langsung melapor," paparnya.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan luas Tanah Air Indonesia. Hukuman juga harus dijatuhkan dengan keras kepada siapapun yang terbukti terlibat 'menjual' daerah-daerah NKRI.

Hidayat menyatakan Komisi I, tempatnya berkecimpung, akan memanggil pihak terkait, terutama Menko Polhukam dan panglima TNI terkait masalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

Pihak komisi I ingin mendengarkan langsung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Keterangan TNI dan pemerintah akan dibandingkan dengan keterangan yang dihimpun Komisi I DPR dari hasil investigasi yang dilakukan selama ini.

Hidayat menyatakan pihak TNI perlu melakukan inestigasi internal, sekaligus evaluasi bagaimana masalah pencaplokan Wilayah NKRI ini bisa terjadi. Lembaga penjaga pertahanan dan kedaulatan negara ini dianggap sebagai yang paling bertanggung jawab terkait masalah itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika