Jumat 30 Sep 2011 18:53 WIB

Gayus Lumbuun: Saya tidak Banyak Omong

Rep: Mansyur Faqih/ Red: Djibril Muhammad
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Topane Gayus Lumbuun menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/9) malam.
Foto: Antara/Dhoni Setiawan
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Topane Gayus Lumbuun menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/9) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pascalolos seleksi menjadi hakim agung, banyak pihak menyarankan agar Gayus Lumbuun tidak terlalu banyak bicara. Menganggapi saran tersebut, mantan politisi PDIP ini mengaku tidak merasa banyak omong. "Saya tidak omong, kecuali yang penting," katanya ketika dihubungi Republika, Jumat (30/9).

Menurutnya, jika memang ada ketentuan yang mengharuskannya untuk tidak umbar suara, maka ia akan mengikuti. "Orang hukum harus taat hukum. Makanya kalau memang ada aturan yang memang mengaruskan untuk itu, saya akan ikuti," tegasnya.

Begitu pula jika itu sekadar imbauan. Kalau bagus, katanya, imbauan tersebut pasti akan diikuti. Menanggapi berbagai kritik yang mengatakan politisi tidak sebaiknya menjadi Hakim Agung, Gayus berkomentar, pandangan tersebut terlalu sempit.

Ini lantaran selama ini banyak politisi yang masuk ke jajaran Hakim Agung. Bahkan, Bagir Manan yang merupakan politisi Golkar dan anggota DPRD Bandung pernah menjabat sebagai Ketua MA. 

"Itu ketakukan yang dibuat-buat dengan alasan tidak jelas. Karena mereka menutupi fakta kalau sudah banyak politisi yang masuk ke sana (MA)," tutur Gayus.

Menurutnya, tidak ada larangan Hakim Agung untuk berpolitik. Kecuali ikut dalam politik praktis. "Saya sudah berhenti dari posisi politik praktis. Bicara mengenai politik, Hakim Agung berpartisipasi di pemilihan umum," lanjutnya.

Ia juga mengaku tidak akan memasukan kepentingan politik dalam menjalankan tugasnya nanti sebagai Hakim Agung. "Ada aturan harus memperlakukan semua orang sama. Tidak akan memperlakukan anggota parpol secara berbeda, akan equality by the law. Tidak lebih banyak tidak lebih kurang," tegas mantan anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement