REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan Badan Anggaran DPR tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012.
"Soal Banggar intinya kita mengupayakan APBN 2012 diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal, akhir Oktober diketok dan bisa dieksekusi," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/9).
Bambang mengharapkan Badan Anggaran DPR masih memiliki niat untuk memulai kembali pembahasan setelah sempat terhenti terkait pemanggilan pimpinan Badan Anggaran oleh KPK.
"UU APBN saya tidak ingin menimbulkan kontroversi atau kebingungan, tapi kami yakin pemerintah dan DPR punya niat baik menyelesaikannya sesuai batas waktu yang ditentukan," ujarnya.
Ia menginginkan pembahasan RAPBN 2012 yang telah masuk dalam tahap panitia kerja (panja) dan tertunda selama seminggu dapat selesai tepat waktu, karena waktu yang ada makin terbatas.
"Panjanya sudah telat seminggu. Tapi tentunya kita dan Badan Anggaran nantinya, kalau kita memulai pembahasan, tentu punya mekanisme dan komitmen untuk menyelesaikan sesuai deadline," kata Bambang.
Ia tidak mau berandai-andai apabila Badan Anggaran masih enggan untuk menyelesaikan RAPBN 2012, apalagi situasi dan kondisi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian.
"Terlalu 'complicated', kita tidak mau perkeruh pasar di tengah kita mewaspadai ekonomi global sekarang ini. Kita fokus pada niat baik pemerintah DPR untuk menyelesaikan pembahasan APBN 2012 tepat waktu," katanya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengharapkan agar sebaiknya pembahasan RAPBN tetap diteruskan karena ini merupakan kewajiban konstitusional antara pemerintah dan DPR.
Ia mengatakan telah berbicara dengan fraksi-fraksi terkait agar pembahasan tetap berlanjut dan selesai sesuai jadwal pada akhir Oktober.
"Oleh karena itu jangan sampai ini tidak sampai diselesaikan. Saya yakin Banggar itu semangatnya ingin menyelesaikan ini, saya sudah berbicara dengan fraksi-fraksi di DPR, saya harapkan nanti Jumat sudah mulai ada pembicaraan di tingkat panja soal ini," ujar Hatta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika