REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pimpinan KPK memastikan kembali mangkir atas undangan DPR terkait rapat konsultasi pimpinan DPR, Kamis (29/9) besok di Gedung DPR.

Pasalnya, besok KPK masih disibukan dengan pemeriksaan terhadap empat orang pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. "Barusan pimpinan telah melayangkan surat ke Pimpinan DPR (Priyo BS) menanggapi undangan konsultasi Pimpinan DPR. Dengan menimbang KPK sedang melakukan penyidikan kasus yang ada di Kemenakertrans," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Rabu (28/9) malam.

Selain karena alasan kesibukan, lanjut Johan, alasan kembali mangkir adalah untuk menjaga kredibilitas KPK dan DPR. Di mana dalam proses penyidikan itu, KPK juga memeriksa empat orang anggota DPR yang juga merupakan pimpinan Banggar DPR.

"Atas alasan tersebut pimpinan KPK meminta pemahaman Pimpinan DPR bahwa KPK belum bisa menghadiri undangan rapat konsultasi tersebut," kata Johan.

Sebelumnya, pimpinan DPR, Rabu (28/9) ini mengirimkan surat undangan ke KPK untuk menghadiri rapat konsultasi dalam pembahasan RAPBN sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009. Rapat bertempat di ruang rapat Pansus B lantai III gedung Nusantara II, Senayan.

KPK telah memeriksa empat pimpinan Banggar DPR untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kemenakertrans.

Pasca pemeriksaan, Banggar DPR sempat mengancam untuk mogok rapat pembahasan RAPBN tahun 2012. Aksi mogok anggota Banggar tersebut berujung undangan dari DPR kepada lembaga penegak hukum untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme anggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika