REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretariat Gabungan Partai Politik hingga kini belum membicarakan tentang perombakan (reshuffle) kabinet yang sebelumnya ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menilai pembahasan di Setgab bisa saja dilakukan asalkan dipimpin langsung oleh Presiden. 

Jika tidak maka pembahasaannya akan menjadi tidak efektif. "Pembahasan dalam setgab itu menjadi bermakna kalau langsung dipimpin olh presiden. Tapi kalau setgab membahas reshuffle dipimpin di bawahnya, saya rasa tidak akan efektif,"ujarnya di Kantor Presiden, Selasa(27/9). 

PPP, lanjut Suryadharma, menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada SBY. Pihaknya tidak memaksakan supaya pembahasan itu dilakukan di Setgab. Suryadharma mengaku telah bertemu dengan SBY terkait dengan reshuffle ini ketika di Jambi beberapa waktu lalu. Namun Ia enggan berkomentar terkait dengan hasil kesepakatan yang telah dicapai. 

"Itu rahasia,"katanya yang juga menjabat sebagai Menteri Agama itu.  Namun Suryadharma mengaku, presiden belum menanyakan sikapnya jika ada Menteri dari PPP yang terkena reshuffle. 

Ia juga enggan berspekulasi terlau jauh seputar penyiapan kader PPP untuk menggantikan Menteri dari partai itu sebelumnya. Menurutnya seluruh kewenangan untuk reshuffle kabinet berada ditangan Presiden berdasarkan kebutuhannya.

"Nanti dulu, jangan berspekulasi dulu. Prinsipnya presiden bisa mereshuffle siapa saja dari partai mana saja dan kapan saja. Tanpa desakan sana sini dan tanpa yang lain-lain pokoknya itu berdasarkan kebutuhan presiden,"tegasnya. 

Meski demikian, ia tidak takut jika dirinya yang terkena reshuffle karena kemungkinan itu tetap ada.  Hal itu merupakan bagian dari resiko seorang menteri. "Berani menjadi menteri berarti harus berani juga untuk direshuffle. Kalau tidak mau direshuffle, jangan jadi menteri,"terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika