REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Demokrat merasa pendapat Partai Amanat Nasional yang meminta dua menteri Demokrat diganti tidak bisa pandang serius. Sebagai partai, menurut Wakil Sekjen Demokrat, Saan Mustopa, PAN dan partai lainnya hanya bisa menunggu Presiden mengumumkan menteri mana saja yang layak diganti.

"PAN tahu menteri yang kinerjanya tidak baik dari mana? Karena yang tahu persis kinerja menteri adalah presiden. Menteri ini layak direshuffel atau dipertahankan, ini bukan domain partai. Partai hanya dalam posisi menunggu dan menerima," terang Saan ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (23/9).

Sebagai Presiden, SBY memiliki sumber resmi dan terpercaya untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja kementerian, yaitu UKP4. Sementara partai, kata Saan, hanya bisa mengetahui kinerja berdasarkan isu yang berkembang di masyarakat. Di KIB II, PAN mendudukan dua kadernya di Kementerian PU dan Kementerian Hukum dan HAM.

"UKP4 memiliki dasar penilaian dengan berbagai parameter yg rigid dan obyektif, tidak hanya berdasarkan opini. Selain itu juga dari briefing rutin di internal kementerian masing-masing yang diketahui oleh Presiden," tambah Saan.

Sebelumnya Wakil Sekjen PAN, Viva Yoga menyebutkan bahwa Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM, keduanya kader Demokrat, memiliki kinerja yang kurang maksimal sehingga patut diganti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika