Rabu 21 Sep 2011 15:52 WIB

Golkar: Reshuffle Harus Perhatikan Prinsip 'Performance'

Rep: Ahmad Islamy Jamil/ Red: Chairul Akhmad
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono berfoto bersama para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di tangga Istana Merdeka, Jakarta.
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono berfoto bersama para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di tangga Istana Merdeka, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar, Satya W Yudha, mengharapkan agar reshuffle benar-benar memerhatikan prinsip performance.

Jika tidak, katanya, hal itu tentu akan berdampak minus terhadap berbagai sektor. Satya mencontohkan sektor ESDM, di mana sektor ini sangat berkaitan erat dengan masalah investasi.

"DPR menginginkan agar reshuffle benar-benar mempertimbangkan prinsip performance, karena hal itu akan memberi dampak terhadap berbagai sektor, seperti ESDM misalnya. Sektor ini kan menyangkut soal investasi," kata Satya, Rabu (21/9).

Dia menambahkan, jika sektor investasi mengalami guncangan, hal itu tentu juga akan merambah ke sektor-sektor lainnya.

Seperti diketahui, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh diisukan masuk daftar menteri yang akan di-reshuffle dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Sebagian kalangan politisi menilai, Darwin telah gagal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Diantaranya, tidak tercapainya target produksi minyak dalam negeri.

Satya membantah pendapat yang menyebutkan, seorang menteri harus seorang profesional dan bukan kader parpol. Menurut anggota Komisi VII DPR RI itu, tidak masalah jika seorang menteri itu berasal dari parpol tertentu, selama dirinya mampu menjaga independensi. "Seorang profesional itu belum tentu independen," kata dia.

Justru, lanjut Satya, memantau seorang menteri yang berlatar belakang parpol lebih mudah daripada yang bukan kader parpol. Sebab seorang menteri yang bukan kader parpol lebih rawan ditunggangi berbagai kepentingan daripada menteri yang berasal dari parpol.

Satya mengaku, hingga saat ini, belum ada pembicaraan soal reshuffle antara partainya dengan Presiden. "Reshuffle itu hak prerogatif presiden." pungkasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement