REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfa meminta semua pihak untuk tidak mempengaruhi atau mengganggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggunakan hak prerogatifnya melakukan perombakan kabinet.
"Masukan sih boleh boleh saja, tetapi jangan sampai mengganggu kewenangan Presiden. Beliau sudah memiliki unit kerja yang memantau dan mengevaluasi tidak saja kinerja menteri tetapi semua aspek yang terkait dengan "performa" para pembantunya," katanya, usai meninjau pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) Kementerian Pertahahanan, TNI/Polri di Jatisari (Bekasi) dan Ciangsana (Bogor), Rabu (21/9).
Suharso Monoarfa menegaskan perombakan kabinet adalah hak yang diberikan konstitusi kepada presiden atas beragam pertimbangan dan penilaian obyektif. "Tidak bisa hanya berdasarkan "like and dislike"( rasa suka atau tidak suka, red). Jadi, jangan digoda atau diganggu kewenangan khusus Presiden itu. Kan ada unit kerja Presiden. Presiden tidak sendiri untuk memutuskan".
Tentang kemungkinan dirinya masuk dalam daftar menteri yang diganti, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan,"santai saja, saya asyik-asyik saja. Buktinya kalian lihat saya jalan-jalan (meninjau perumahan prajurit-red). Kita tetap bekerja dengan baik. itu saja".
Hal senada dilontarkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang mengatakan dirinya tidak terpengaruh dengan isu-isu perombakan kabinet. "Kami ini siap diangkat, berarti siap juga untuk diberhentikan. Itu saja. Yang penting kita tetap bekerja dengan sebaik-baiknya," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan melakukan reshuffle atau perombakan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II pada bulan Oktober mendatang. Kepastian itu disampaikan Presiden di hadapan jajaran dewan pengurus pusat dan dewan pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, Presiden akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dua hingga tiga pekan mendatang. Berdasarkan informasi yang dihimpun ada enam pos kementerian yang menterinya diduga bakal diganti.
Keenam pos kementerian itu yakni Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.
Selain mengganti menteri, Presiden Yudhoyono juga akan memindahkan beberapa menteri ke posisi kementerian lainnya. Sementara menteri lamanya, ada yang diganti dan ada yang digeser karena kinerja yang dinilai belum optimal selama hampir dua tahun pemerintahan.
Pos kementerian yang kemungkinan akan digeser di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
