REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PDI Perjuangan menegaskan tetap menjadi partai oposisi yang berlawanan dengan pemerintah dan menolak masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II jika terjadi perombakan kabinet pada Oktober nanti.

Wakil Sekjen PDIP, Puan Maharani menantang kader PDIP menerima tawaran jabatan menteri jika diminta oleh Presiden SBY. "Silakan, misalnya berani masuk pemerintahan atas nama pribadi," ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (19/9).

Puan menyatakan, partai maupun fraksi PDIP tidak akan melarang kadernya yang memutuskan menerima tawaran, jika memang ada, jabatan menteri oleh SBY. "Partai atau fraksi tidak bisa melarang. Tapi siapapun kader PDI Perjuangan tidak akan masuk ke pemerintahan tanpa izin atau penugasan dari partai," tegas Puan.

Hingga 2014 atau pemilu dilangsungkan, Puan menekankan akan tetap konsisten sebagai oposisi. PDIP mendukung perombakan kabinet jika UKP4 yang mengevaluasi kinerja menteri memberikan laporan buruk.

"Sudah dua tahun, jika tidak maksimal bekerja akan merugikan kepentingan rakyat," tambahnya.

Kabar dari dua pejabat Istana Kepresidenan dua hari terakhir seakan menegaskan kabar bahwa SBY akan segera melakukan rombak kabinet yang dipimpinnya. Terlebih dua menteri -- Menakertrans Muhaimin Iskandar dengan isu suap Dana PPID TRansmigrasi, dan Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Manoarfa yang didugat cerai istri karena menikah kembali -- belakangan menjadi sorotan publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika