REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Haidar Nafis Gumay menilai sekarang momen tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengevaluasi kabinet. Setelah masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II berjalan dua tahu, kata dia, sepantasnya Presiden SBY mendepak pembantunya yang kinerjanya pas-pasan. "Ini untuk memulihkan citra pemerintahan," kata Haidar usai media workshop Pemaparan Hasil Kajian Reformasi Sistem Keadilan Pemilu di Jakarta, Jumat (16/9).
Menurut Haidar, menteri yang layak direshuffle tidak melulu harus tersangkut kasus hukum, seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng. Menteri yang selama dua tahun kinerjanya biasa-biasa saja dan tidak memiliki gebrakan berarti, saran dia, wajib dicopot.
Dengan adanya perubahan, menteri pengganti bisa bekerja lebih baik daripada pejabat sebelumnya. Adapun menteri yang dipertahankan bisa terpacu untuk meningkatkan kinerjanya sebab jika tidak bukan tidak mungkin berpeluang diganti.
Meski begitu, Haidar memberi catatan agar reshuflle dilakukan secara serius dengan mempertimbangkan penilaian masyarakat. Presiden SBY wajib menyerap aspirasi dan kritikan masyarakat sebagai pegangan melakukan evaluasi kabinet, bukan karena menuruti tuntutan anggota parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).
Wacana reshuflle, kata Haidar, juga wajib dikonkretkan agar tidak terjadi kesimpang-siuran. Ia merujuk pada kejadian beberapa waktu sebelumnya saat semua orang memprediksi bakal terjadi pergantian kabinet, Presiden SBY malah menutup peluang itu. Padahal sebelumnya ia sendiri yang ikut membesarkan wacana itu. "Jangan seperti sebelumnya. Jika sekarang berniat reshuffle maka harus dilakukan," tegas Haidar.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih mempertimbangkan masukan berbagai pihak untuk melakukan reshufle. Namun presidan tidak bisa didesak untuk segera melakukan pergantian kabinet oleh pihak manapun. "Keputusan rehsufle itu semua ada ditangan Presiden tidak ada pihak manapun yang bisa mencampuri urusan itu," tegas Juru Bicara Presiden, Julian Adlrin Pasha, Jumat (16/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
