REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pimpinan DPR RI memberikan apresiasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan 21 transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota Badan Anggaran DPR RI. "Temuan ini menunjukkan PPATK bersungguh-sungguh untuk turut mengungkap persoalan yang ada di Badan Anggaran DPR RI," kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung pada diskusi "Forum Jumatan" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Pramono menjelaskan, pimpinan DPR RI menerima surat dari PPATK yang isinya menyatakan, bahwa PPATK menemukan 21 transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota Badan Anggaran DPR RI dan akan menelusurinya lebih lanjut.

Surat dari PPATK tersebut, kata dia, sudah dibahas pada rapat pimpinan DPR RI dan pimpinan DPR RI memberikan apresiasi kepada PPATK.

Menurut dia, dengan terungkapnya persoalan di Badan Anggaran DPR RI maka persepsi terhadap Badan Anggaran bisa menjadi lebih baik. Selama ini, kata dia, sejumlah pihak menyorot adanya mafia anggaran di Badan Anggaran DPR RI.

"Adanya mafia anggaran, jika melibatkan semua pihak terkait, yakni Badan Anggaran DPR RI, pemerintah, dan kontraktor atau broker," katanya.

Ditanya, siapa anggota Badan Anggaran DPR RI pemilik rekening yang mencurigakan dan berapa jumahnya, menurut Pramono, namanya belum bisa disebut dan jumlahnya berapa orang juga belum bisa disebut. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menambahkan, surat dari PPATK kepada pimpinan DPR itu bersifat rahasia jadi belum bisa diungkap kepada publik secara gamblang.

Namun informasi yang disampaikan Pramono Anung, kata dia, merupakan informasi maksimal yang bisa disampaikan kepada publik saat ini. Priyo menegaskan, transaksi mencurigaan itu milik anggota Badan Anggaran DPR RI, bukan pimpinan Badan Anggaran DPR RI. "Bahkan, pada rapat pimpinan DPR RI belum diputuskan, apakah surat dari PPATK ini akan ditindaklanjuti kepada Badan Kehormatan DPR RI atau tidak," kata Priyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika