REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan Ketua Umumnya yang kini dituding terlibat kasus suap bersama dua pejabat Kemenakertrans tidak memiliki keterlibatan sama sekali. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan pihaknya sudah mengecek proses dan bukti kasus dan hasilnya memperlihatkan Muhaimin Iskandar hanya dipolitisasi untuk menjatuhkan citra partai.
"Politisasinya kuat. Saya tidak ingin menuduh siapapun, sebagai politisi, kita paham," ujar Karding usai menghadiri Peringatan HUT DPR MPR RI di Gedung DPR, Selasa (6/9). Karding meolak menebak motif Farhat Abbas yang mengaku sebagai kuasa hukum salah satu tersangka suap proyek PPID Transmigrasi Kemenakertrans yang kini ditahan KPK, Dhanarwati.
Karding memperkirakan, tuduhan yang ditujukan kepada Muhaimin sebagai upaya melemahkan PKB. "Supaya PKB semakin ambruk, saya kira itu saja. PKB, kan mulai solid dan sudah terkoordinasi, PKB ini sudah incumbent."
Muhaimin akan semakin sulit dibuktikan bersalah karena Dhanarwati yang berasal dari perusahaan pemenang proyek PPID senilai Rp 500 miliar merupakan pihak yang berusaha menyuap Muhaimin. Karding mempersilahkan KPK untuk memintai keterangan Muhaimin dan PKB memastikan partai akan mendukung sepenuhnya penyelesaian kasus ini.
Dua pekan lalu, KPK menangkap dua pejabat Kemenakertrans dan Dhanarwati. Ketiganya ditangkap bersama uang tunai Rp 1,5 miliar yang diduga sebagai uang suap yang disiapkan Dhanarwati bagi pejabat Kemenakertrans yang membantu pencairan anggaran PPID senilai Rp 500 miliar bagi pembangunan di 19 wilayah di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
