REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan, pemekaran daerah harus selektif dan direncanakan dengan matang. "Pemekaran harus selektif, direncanakan dengan matang, kemudian ada prioritas," katanya ketika ditemui usai penyampaian pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI di Jakarta, Selasa.

Menurut Hakam, pemekaran tidak boleh dibiarkan tanpa arah yang jelas. Ia juga menekankan perlunya standar prioritas daerah-daerah yang memang butuh dimekarkan.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat DPR akan membentuk panitia kerja yang akan membahas tentang daerah otonom baru untuk menindaklanjuti rencana penataan daerah di Indonesia. "Prioritas (pemekaran -red) itu apakah daerah di perbatasan atau daerah yang jangkauan pelayanan publik pada masyarakatnya sulit," katanya.

Pemerintah, ujarnya, memang telah menyusun rancangan desain besar penataan daerah (Desartada). Namun, dalam rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR tentang Desartada ini belum menghasilkan keputusan final.

Terkait moratorium pemekaran daerah, Hakam mengatakan, pemerintah memang telah bertekad melakukan penundaan sementara pembentukan daerah baru. Namun, banyak usul pembentukan daerah otonom baru yang disampaikan ke DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika