REPUBLIKA.CO.ID,LOMBOK - Partai Hanura meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pemekaran wilayah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian pemekaran wilayah

Demikian kata Koordinator Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, HL Sunardi Ayub, di Selong, Lombok Timur, NTB, Ahad (14/8). Ia mengaku sudah bertemu dengan Presiden untuk meminta agar pemekaran wilayah kembali dibuka oleh pemerintah pusat.

"Setelah melakukan pembicaraan intensif, Presiden kembali membuka kran pemekaran wilayah," kata Sunardi Ayub yang juga Ketua Badan Legislasi DPR RI.

Ia menambahkan Presiden mengatakan anggaran pemekaran tersebut membutuhkan APBN yang sangat besar. Presiden SBY, kata Sunardi, menyetujui pembukaan pemekaran wilayah. Langkah itu dimulai tahap pertama dari pemekaran provinsi yang berada di perbatasan.

Sementara, tahap kedua akan dilanjutkan dengan pemekaran kabupaten/kota. Salah satunya pemekaran Kabupaten Lombok Timur dengan membentuk Kabupaten Lombok Selatan.

Sunardi yang juga Ketua Fraksi Hanura DPR itu menambahkan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan tidak terkesan dipaksakan. Tetapi, ia belum tahu pasti kapan pembentukan kabupaten baru itu. "Yang jelas September 2011 ini untuk pemekaran wilayah provinsi sudah mulai dibahas sedangkan yang lainnya akan menyusul," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika