REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Dengan tertangkapnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga masih terdaftar di DPR, Muhammad Nazaruddin, harus dijadikan momentum untuk membersihkan DPR dari praktik mafia anggaran. Nazaruddin yang sempat bertugas di Komisi III sebelum dipindah ke Komisi VII itu diyakini tahu banyak soal siapa saja yang memainkan anggaran negara demi memperkaya diri dan kelompoknya.

Sesama rekan Nazaruddin saat berada di Komisi III, Martin Hutabarat percaya mantan Bendahara Umum Demokrat itu dapat berperan besar untuk membongkar praktek mafia anggaran di dewan. "Asal muasal dari seluruh akar korupsi yang terjadi di Pemerintahan baik pusat mau pun daerah, BUMN dan Parpol adalah permainan penentuan anggaran belanja negara di DPR," ujar Martin saat dihubungi wartawan, Selasa (9/8).

Sekalipun tidak semua anggota DPR beruntung ditempati fraksinya sebagai anggota Badan Anggaran DPR, tapi Martin yakin peran mafia anggaran adalah nyata dan sangat efektif menentukan penggunaan anggaran. Menurutnya, sebagian besar anggota DPR hanya menjalankan fungsi pengawasan dan pembuatan UU. Hanya segelintir yang memiliki hak menentukan anggaran.

"Tertangkapnya Nazaruddin adalah momentum yang tidak boleh terlewatkan dalam usaha bersih-bersih di DPR. Itu kalau Kita sungguh-sungguh berniat mau memperbaiki nasib bangsa ini kedepan," imbuh Martin.

Nazaruddin berhasil ditangkap oleh Interpol di Cartagena, Kolombia, Ahad (7/8) lalu. Anggota dewan yang masih terdaftar di Komisi VII DPR RI ini ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus suap Sesmenpora dan pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika