REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK disarankan agar melibatkan pihak luar. Terlebih lagi setelah ada kemungkinan 'perjanjian' antara calon pimpinan KPK dan partai mayoritas di DPR.

Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengharapkan seleksi calon pimpinan KPK sekarang ini mendorong pemerintah dan DPR melakukan koreksi atas mekanisme penetapan calon pimpinan KPK. "Agar publik tidak curiga bahwa pemerintah dan DPR punya kepentingan terselubung, sertakan partisipasi pihak ketiga yang independen untuk menelaah kelayakan dan kepatutan setiap figur calon pimpinan KPK," katanya, Senin (8/8).

Jika ingin mewujudkan KPK yang kuat dan independen, kepemimpinan KPK harus dipercayakan kepada sosok-sosok yang reputasi dan integritasnya sudah teruji oleh publik. Calon pimpinan KPK bukan semata-mata diuji oleh panitia seleksi (pansel) bentukan pemerintah. "Jadi, jangan lagi mengajukan orang-orang yang berpotensi akan punya masalah hukum," katanya.

Tak hanya itu, ia beranggapan hal yang juga penting yakni kesediaan penguasa dan kekuatan politik untuk berhenti melakukan intervensi terhadap KPK. Jika ada oknum KPK yang bermasalah, lanjut dia, jangan KPK-nya yang disandera. "Penyanderaan oleh penguasa dan kekuatan politik itulah yang sebenarnya menjadi sumber masalah pelemahan KPK, bukan serangan balik para koruptor," kata Bambang.

Ia menyakini melemahnya fungsi dan peran KPK belakangan ini bukan disebabkan adanya serangan balik dari komunitas koruptor. Sadar atau tidak sadar, orang-orang yang dipercaya menduduki jabatan strategis di KPK telah melemahkan peran institusi penegak hukum itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika