REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta, 22/7 (ANTARA) - Pemerintah memutuskan untuk mempercepat dan meperluas pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Kebijakan itu diambail setelah sebelumnya memberlakukan kebijakan serupa di beberapa provinsi seperti Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.
Dalam rapat koordinasi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/7), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, percepatan dan perluasan pembangunan di NTB diharapkan bisa membuahkan hasil nyata selama tiga tahun mendatang, paling tidak sebelum periode pemerintahannya berakhir.
"Saya memandang perlu telah mengambil satu ketetapan untuk juga memberlakukan kebijakan dan program pembangunan khusus bagi NTB, yaitu upaya percepatan dan perluasan pembangunan untuk NTB. Kebijakan dan program hendak kita jalankan mudah-mudahan dalam waktu tiga tahun masa bakti pemerintahan ini telah berbuah dan bisa dirasakan oleh rakyat kita," katanya.
Menurut Presiden dalam pengantar rapat yang dihadiri oleh Gubernur NTB Zainul Majdi, Ketua DPRD NTB Lalu Sujirman serta Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan menteri-menteri ekonomi lainnya, program perluasan dan percepatan pembangunan di NTB nantinya akan disesuaikan dengan rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan Indonesia (MP3EI).
Dalam MP3EI, lanjut Presiden, NTB berada dalam satu koridor dengan Provinsi Bali dan NTT yang memprioritaskan pembangunan di bidang pariwisata dan pangan.
"Dalam konteks itu, saya ingin untuk NTB kita juga melakukan kebijakan dan program khusus utamanya pembangunan kepariwisataan dan segala sektor pendukung dan juga peningkatan produksi pangan," kata Presiden.
Untuk itu, Kepala Negara menjanjikan dukungan pemerintah pusat baik dalam bentuk kebijakan maupun alokasi anggaran untuk perluasan dan percepatan di NTB. Anggaran pemerintah pusat yang tersebar di jajaran kementerian, lanjut dia, nantinya harus betul-betul dikonsolidasikan untuk kebijakan percepatan dan perluasan di NTB sehingga bisa lebih membuahkan hasil nyata.
Dukungan pemerintah pusat, menurut Presiden, juga diberikan untuk mendorong lebih banyak investasi di NTB. "Tentu diperlukan kerja sama yang baik antara daerah dan pusat. Jangan sampai pusat mendorong kemudian daerah belum siap atau sebaliknya daerah siap tapi kita tidak mendorong," ujarnya.
Dalam waktu dekat Presiden akan mengutus menteri perekonomian beserta tim khusus untuk mengkaji potensi yang dimiliki oleh NTB.Presiden di akhir pengantarnya kemudian juga berjanji untuk datang ke NTB dalam waktu dekat guna mengesahkan kebijakan dan program percepatan dan perluasan pembangunan serta melihat langsung potensi yang dimiliki propinsi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika