REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengeluhkan alokasi anggaran untuk pemecahan masalah daerah perbatasan sangat kecil. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengatakan, belum sepenuhnya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) berkomitmen secara komprehensif, integral, dan menyeluruh terhadap persoalan perbatasan.

Seperti pos lintas batas (PLB) di Aruk, Nanga Badau dan Entikong di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Mota'ain di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste. Atau, Skow di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Hal itu dapat dimengerti Gamawan sebab dari total kebutuhan sebesar Rp 4,3 triliun, baru 16 persen yang terakomodasi dalam Rencana Kerja kementerian/lembaga alias sebesar Rp 699,5 miliar. "Anggaran ini perlu ditingkatkan sebab sangat sensitif. Ini karena berhubungan langsung dengan penjagaan perbatasan," ujar Gamawan dalam 'Lokakarya Nasional Optimalisasi Pengelolaan dan Pembangunan Perbatasan' di Kemdagri, Jakarta, Rabu (20/7).

Hadir juga Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) Komjen Imam Sudjarwo, dan delapan gubernur yang wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga.

Gamawan menjelaskan, permintaan kenaikan anggaran sebagai hal wajar. Pasalnya dari total dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran (TA) 2012 sebesar Rp 22 triliun, hanya teralokasi 0,5 persen untuk sarana dan prasarana kawasan perbatasan (SPKP). Karena itu, pihaknya menghimbau gubernur agar mendesak kementerian terkait yang berhubungan dengan perbatasan agar mau mengalokasikan dana sebagai penguatan SPKP. "Kalau Mendagri sendiri kurang kuat, sehingga gubernur perlu ikut mendesak kementerian," terang Gamawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika