REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membantah tidak serius menangkap Muhammad Nazaruddin. Menkumham Patrialis Akbar mengatakankasus Nazaruddin sudah menjadi urusan polisi dan interpol.

Ia menegaskan, kementriannya telah melaksanakan tugas, mencabut paspor dan memberi tahu ke seluruh perwakilan aparat penegak hukum di seluruh dunia.

Patrialis meminta masyarakat bersikap adil dalam menyikapi kasus Nazaruddin. Terlebih, ia mengatakan kasus yang membelit mantan bendahara umum Partai Demokrat itu bukan urusan pemerintah.

Sehingga ia meminta pemerintah jangan disalahkan jika belum menemukan keberadaannya di luar negeri. “Yang jelas sekarang masih dalam upaya. Ini persoalan KPK, jangan sedikit-sedikit pemerintah yang disalahkan,” terang Patrialis di Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (18/7).

Yang jadi kendala, kata dia, pihaknya tidak tahu keberadaan secara pasti Nazaruddin. Pasalnya Kemenkumham belum mendapat perkembangan informasi  dalam bentuk apapun dari negara tetangga.

Ia juga mengeluh, ada beberapa negara yang tidak mau memberikan data perjalanan orang yang ke luar masuk negaranya. “Kami sudah memanfaatkan keberadaan Presiden SBY sebagai Ketua ASEAN. Tapi memang belum ketemu,” keluh Patrialis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika