REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Salah besar jika ada pihak-pihak tertentu menilai pelaksanaan otonomi daerah (otoda) gagal. “Gagal itu tidak realistis,” cetus Bupati Kutai Timur Isran Noor di Jakarta. Isran meminta pengkritik persoalan otoda  bisa bersikap obyektif. Pasalnya sistem pemerintahan Indonesia selama 55 tahun dilakukan dengan model sentralistik.

Ketika sistem itu berubah, maka butuh waktu agar otoda bisa berjalan baik. Isran mengakui, beberapa pemerintah daerah (pemda) berkinerja kurang baik setelah diberi kewenangan luas oleh pusat. Namun, banyak juga pemda yang berhasil mandiri dan memiliki tata kelola pemerintahan bagus di era desentralisasi.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengklaim, pelaksanaan otoda jauh dari kata gagal. Meski mengakui banyak kekurangan, namun ia menilai otoda sudah berjalan sesuai koridor. “Kurang tepat jika dinilai gagal. Untuk mendorong pelaksanaan otoda berjalan sesuai jalur.

Pihaknya menyerahkan posisi Dewan Pembina Otonomi Daerah ke Wakil Presiden Boediono. Pasalnya dengan begitu pembangunan antarkementerian tidak lagi terkendala jika dipimpinannya. “Diserahkannya posisi Dewan Pembina untuk menciptakan koordinasi antarkelembagaan biar efektif. Sehingga pembangunan bisa berjalan,” ujar Gamawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika