REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengaturan terhadap komposisi aparatur pegawai negeri di daerah serta besaran pemberian tunjangan mendesak untuk dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan keuangan yang membelit di banyak pemerintah daerah.

Demikian dikatakan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, di Kompleks Istana Negara, Senin (11/7). "Tasikmalaya mengalami defisit, yaitulah makin terasa mendesak untuk mendesain berapa sih sebetulnya anggaran aparatur yang pas untuk Kabupaten," ujarnya.

Hatta juga mengakui terdapat sejumlah ketidaksinkronan dalam penentuan komposisi pegawai. Karena di satu daerah pegawai itu sebagian besar kelebihan. Namun ada pula yang merasa kurang. Seperti pejabat-pejabat teknis yang dibutuhkan dalam spesifikasi-spesifikasi tertentu. "Itu kita rasakan kurang," katanya.

Menurut Hatta pemerintah pusat tidak bisa melakukan intervensi ke daerah dalam menetapkan anggaran. Pasalnya pemerintah pusat memberikan dana perimbangan bersifat blockgrant (dana bantuan). "Kami lebih pada koordinasi bukan intervensi, koordinasi melalui mendagri," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika