REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keberadaan panja mafia pemilu tampaknya dimanfaatkan bagi sekelompok orang untuk mengadukan kemungkinan adanya kecurangan lain pada pemilu 2009. Termasuk di dalamnya pilpres 2009. "Pemilu kan ada dua, eksekutif dan legislatif. Kalau ada bukti indikasi, panja itu mungkin saja ditelusuri," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq saat ditemui, Selasa (5/7).
Menurutnya, panja mafia pemilu memang perlu memperluas spectrum persoalan. Jika dibatasi hanya pada surat palsu Mahkamah Konsitusi (MK) yang disangkakan kepada Andi Nurpati, justru terkesan akan menutup masalah. "Sepanjang ada indikasi dan bukti awal, ya diangkat saja, dibongkar. Nggak ada persoalan," katanya.
Terlebih lagi, pada 2009 kekacauan pemilu sangat terasa. Contohnya dari segi persoalan daftar pemilih tetap (DPT) hingga dugaan manipulasi suara. Dengan penamaan 'panja mafia pemilu' pun ada tanggung jawab bahwa segala sesuatu yang menyangkut kecurangan pemilu lalu bisa diungkap.
"Dari sana, bisa dijadikan insert untuk perbaikan sistem dan proses UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pemilu yang sekarang sedang berjalan," tuturnya.
Ia memandang, pembentukkan panja ataupun perluasan spectrum persoalan tidak difokuskan untuk membidik partai tertentu. Terlebih lagi banyak partai yang ikut serta dalam pemilu 2009. Artinya, upaya membongkar persoalan ini merupakan kepentingan banyak pihak.
"Kita nggak bicara partai per partai, kita bicara pemilu. Kalau ternyata panja merasa penting menginvestigasi lagi persoalan itu, ya buka saja. Termasuk terhadap orang-orang yang mengadu sekarang," katanya.
Mekanisme di panja nanti bisa membuktikan apakah orang yang melaporkan diri sebagai orang yang berhak mendapatkan kursi atau tidak. Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang bagus untuk DPR khususnya Komisi II untuk membuat revisi UU yang lebih baik. "Jangan sampai kita masih punya tumpukan sampah di bawah tikar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika