REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat Charta Politika Yunarto Wijaya menilai pembentukan satuan tugas (Satgas) pembebasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari ancaman hukuman pancung sebagai pertaruhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau ini tidak juga berhasil, akan semakin tenggelam," katanya di Jakarta, Jumat.
Ia menilai, dalam jangka pendek pembentukan Satgas memang dapat menetralisir isu dan membentuk persepsi positif di masyarakat. "Namun dalam jangka panjang justru ini bisa menjadi perangkap, kalau Satgas tidak menunjukan hasil maksimal, Presiden akan mendapat dampak negatifnya, karena Satgas langsung bersinggungan dengan Presiden," katanya.
Menurut dia, pembentukan Satgas tidaklah efektif. Berbagai macam Satgas yang dibentuk oleh Presiden hingga hari ini juga belum menunjukan performa yang baik. "Hanya hangat dipermukaan, dan sepertinya lebih untuk meredam isu," katanya
Menurut dia, Satgas tidak efektif karena meski berada di luar birokrasi dan langsung di bawah Presiden tetap harus bersinggungan dengan birokrasi dalam bekerja. "Inilah mengapa kemudian satgas sulit untuk efektif, ada rasa persaingan dengan birokrasi. Satgas tetap harus berhubungan dengan Kemenlu, Menakertrans, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam hal ini," katanya.
Menurut dia, Presiden sebaiknya mengoptimalkan peran-peran birokrasi pemerintahan yang telah ada seperti kementerian luar negeri, kementerian tenaga kerja dan BNP2TKI. "Presiden harus mampu mendorong para menteri dan birokrasi dibawahnya itu untuk bekerja lebih baik sehingga efisien, " katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika