REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Sebagian besar bangunan di Sumatera Barat tidak akan tahan dengan guncangan "Megathrust" Mentawai yang diperkirakan mempunyai potensi sampai 8,9 Skala Richter sehingga diperlukan peningkatan kualitas bangunan sesuai dengan standar SNI-1726-2011 yang diberlakukan tahun ini. Megathrust adalah satu daerah yang merupakan sumber gempa paling besar.
Hal itu merupakan salah satu hasil kesimpulan dari Lokakarya dan Gladi Posko Penanggulangan Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami di Padang, Rabu sore yang dibacakan Deputy Bidang Penanggulangan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sugeng Tri Utomo pada akhir lokakarya.
"Kekuatan bangunan di semua kota/kabupaten di Sumbar masih belum mampu untuk bertahan pada goncangan gempa di atas 8 Skala Richter terlihat dari kejadian gempa besar pada 30 September 2009," katanya.
Ia mengatakan, pada gempa tahun 2009 itu banyak bangunan yang hancur khususnya yang dibangun tanpa memperhatikan konstruksi teknik yang memadai sehingga diperlukan peningkatan kualitas bangunan dengan "kriteria desain seismik" kajian mutakhir bangunan tahan gempa atau SNI-1726-2011.
Kesimpulan lain yang dibacakan yaitu, beberapa infrastruktur dan fasilitas penting di tepi pantai mempunyai risiko tinggi terhadap guncangan gempa dan tsunami seperti Bandara Internasional Minangkabau, Bandara Tapin, Depo bahan bakar minyak Teluk Bayur, Pelabuhan laut dan PLTU di Bungus..
Selain itu juga terdapat kerentanan beberapa pemukiman dan infrastruktur di pesisir pantai.
"Hasil paparan para pakar gempa menunjukkan bahwa ancaman Megathrust Mentawai yang diperkirakan timbulkan gempa 8,9 Skala Richter akan memicu terjadinya tsunami yang mengancam tujuh kabupaten dan kota di Sumbar," katanya.
Untuk menghadapi hal itu maka diperlukan tindak lanjut antara lain peningkatan kapasitas dan kepedulian semua pihak akan adanya resiko ancaman gempa dan tsunami, pembuatan kajian gempa dan tsunami dengan skala lebih kecil atau mikrozonasi.
Tindak lanjut lainnya yaitu menyusun rencana tata ruang yang sudah mempertimbangan ancaman Megathrust Mentawai itu, termasuk implementasi tata ruang yang harus diikuti dengan pengendalian, serta pembuatan rencana mitigasi dampak bencana diintegrasikan dalam rencana pembagunan daerah.
Pemerintah daerah juga diminta untuk mendorong usaha mandiri masyarakat dalam membangun selter di daerah yang berisiko tinggi terjadi tsunami serta menggali keraifan lokal dalam mengantisipasi gempa dan tsunami.
Lokakarya yang dibuka Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ancaman nyata gempa Megatrust Mentawai yang diprediksi bisa mencapai 8,9 SR dan menimbulkan dampak tsunami.
Pada acara itu sejumlah pakar geologi memberikan penjelasan potensi gempa dan tsunami seperti Dr Irwan Meilano dan Dr Hamzah Latief dari ITB, serta Depury Geofisika BMKG Dr PJ Prih Harjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika